Blunder Program Berobat Gratis di Jember: J-Keren Dihentikan, Gus Fawait Diwarisi Utang Rp160 Miliar

JEMBER – Program pengobatan gratis J-Keren (Jember Keren) yang menjadi salah satu unggulan Bupati Jember saat ini, resmi mengalami stagnasi.

Sejak Sabtu (21/12/2024), Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi dikabarkan telah menghentikan layanan tersebut.

RSD Balung dijadwalkan mengikuti langkah serupa hari ini, Senin (23/12/2024).

RSD Kalisat juga diprediksi menyusul penghentian program tersebut dalam waktu dekat.

Kebijakan ini juga diperkirakan akan memengaruhi 50 Puskesmas di seluruh Jember, kecuali jika Kepala Dinas Kesehatan memberikan izin khusus.

Hal ini diungkapkan oleh David Handoko Seto, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Jember.

David menilai penghentian program ini sebagai dampak langsung dari evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur.

“Tindak lanjut urusan J-Keren ini hasil evaluasi gubernur sudah pasti tidak diperkenankan,” ujarnya, Senin (23/12/2024).

David mengungkapkan, beban finansial yang ditinggalkan program ini cukup besar, mencapai lebih dari Rp160 miliar.

Angka tersebut merupakan akumulasi utang kepada tiga rumah sakit dan 50 Puskesmas, ditambah tunggakan pembayaran kepada BPJS Kesehatan.

“Ini program yang secara norma sebenarnya bagus, tapi ternyata bertentangan dengan regulasi pusat dan provinsi. Bupati Jember menabrak aturan tersebut, sehingga sekarang program ini dihentikan,” tegasnya.

Dampak Pelayanan Kesehatan

Penghentian J-Keren dinilai menjadi pukulan besar bagi pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu.

Sebagai institusi pelayanan kesehatan terdepan, rumah sakit dan Puskesmas menjadi ujung tombak dalam penanganan kesehatan masyarakat.

Dengan terhentinya program ini, banyak warga Jember terancam kehilangan akses pengobatan gratis.

Menurut David, penghentian J-Keren ini menjadi tantangan berat bagi pemerintahan selanjutnya.

Ia secara khusus menyebut nama Gus Fawait, calon Bupati Jember berikutnya.

“Apapun, Gus Fawait akan terpaksa menyelesaikan masalah besar tersebut. Padahal, prioritas Gus Fawait di tahun 2025 adalah Universal Health Coverage (UHC), yang juga melibatkan institusi kesehatan yang saat ini bermasalah,” katanya.

David mengibaratkan situasi ini dengan sebuah perumpamaan.

“Jihen (sebutan untuk Bupati saat ini) yang ‘menghamili’, tapi Gus Fawait yang harus menikahi. Ini masalah besar yang diwariskan,” sindirnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember maupun RSD dr Soebandi terkait penghentian program J-Keren ala Jihen ini.

Diketahui, program J-Keren resmi diluncurkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Jember, Hendy Siswanto dan MB Firjaun Barlaman, pada Rabu, 1 Juni 2022.