Wacana Polri di Bawah Kemendagri atau TNI Dinilai Mundur, Praktisi Hukum: Langkah Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi

JAKARTA – Wacana pengalihan kendali Polri ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau bahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menjadi topik hangat di ruang publik.

Meski disuarakan sejumlah pihak, gagasan ini menuai kritik keras dari berbagai kalangan.

Praktisi hukum, Pitra Nasution, menilai bahwa ide tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip reformasi institusi keamanan, tetapi juga tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Dalam wawancara pada Minggu (1/12/2024), Pitra menegaskan bahwa reformasi Polri yang menjadikannya sebagai institusi independen di bawah kendali Presiden adalah langkah krusial yang telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

“Hasil berbagai survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa reformasi Polri telah membawa hasil positif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa menjaga Polri di bawah Presiden penting untuk mempertahankan independensi dan profesionalisme institusi tersebut.

“Polri harus tetap berada di bawah kendali Presiden untuk menjaga independensi dan profesionalismenya, tanpa intervensi politik yang bisa melemahkan fungsi utama penegakan hukum,” kata Pitra Nasution.

Menurut Pitra, mengembalikan Polri ke bawah Kemendagri atau TNI dapat membuka kembali ruang intervensi politik yang justru mencederai prinsip netralitas institusi.

Ia mengingatkan bahwa Polri, sebagai institusi sipil bersenjata, dirancang untuk melayani masyarakat, bukan menjadi alat kekuasaan politik tertentu.

“Kita sudah belajar dari sejarah bahwa dualisme fungsi keamanan sipil dan militer sering menciptakan kekacauan struktural. Menghidupkan kembali model tersebut sama saja membawa Indonesia mundur ke masa lalu yang penuh dengan ketidakpastian hukum dan instabilitas institusi,” tegasnya.

Lebih jauh, Pitra menyebutkan bahwa perubahan struktur Polri dapat menggoyahkan supremasi hukum yang telah dibangun dengan susah payah sejak era reformasi.

“Peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri adalah indikator keberhasilan reformasi yang harus kita jaga bersama. Menggoyahkan struktur yang sudah mapan hanya akan merusak kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah,” kata Pitra.

Pitra mengajak masyarakat untuk bersikap kritis terhadap wacana tersebut.

Ia menilai, usulan ini tidak relevan dengan kondisi saat ini dan berpotensi mengancam demokrasi serta reformasi institusi keamanan yang telah diperjuangkan bersama.

“Sebagai masyarakat yang peduli pada demokrasi dan supremasi hukum, kita harus mempertahankan Polri sebagai institusi independen di bawah kendali Presiden. Usulan untuk mengubah struktur Polri ini tidak hanya tidak relevan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang selama ini kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.

Di tengah sorotan publik terhadap institusi penegak hukum, Pitra kembali menekankan pentingnya menjaga profesionalisme Polri.

Menurutnya, capaian positif yang telah diraih Polri adalah bukti keberhasilan reformasi yang tidak boleh diabaikan.

“Polri yang independen adalah salah satu fondasi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Mengutak-atik posisi institusi ini justru akan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat,” tutup Pitra.