JEMBER – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pilkada DPRD Jember, Holil Asyari, mempertanyakan integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember yang enggan mengucapkan sumpah ulang terkait pelaksanaan Pilkada.
Permintaan ini Dia sampaikan dalam rapat Pansus Pilkada bersama KPU di Gedung DPRD Jember pada Rabu (6/11/2024), guna memastikan netralitas KPU dalam menjalankan tugas, termasuk dalam pengelolaan anggaran.
“Kami tadi meminta KPU agar dilakukan sumpah, tetapi mereka tidak mau. Ini kan akan menjadi pertanyaan besar oleh masyarakat, ada apa dengan KPU?” ujar Holil.
Menurut Holil, permintaan sumpah ini bukan tanpa alasan, mengingat adanya laporan masyarakat tentang potensi keberpihakan KPU terhadap salah satu pasangan calon serta dugaan penyalahgunaan anggaran.
Holil menambahkan bahwa tujuan sumpah tersebut adalah untuk menciptakan transparansi dan ketenangan bagi masyarakat.
“Kami tadi ingin menyumpah agar semua clear, biar masyarakat juga tenang, tetapi kenyataannya KPU tidak mau disumpah,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Ketua KPU Jember, Dessi Anggraeni, menjelaskan alasan KPU tidak bersedia melakukan sumpah ulang.
“Kami selaku penyelenggara sudah disumpah jabatan di awal sebelum menjalankan tugas. Kami hanya menjaga sumpah dan integritas yang sudah kami lakukan di awal jabatan,” tegas Dessi.
Dessi juga memastikan bahwa pengelolaan anggaran KPU masih sesuai dengan prosedur, dengan serapan anggaran APBD saat ini sebesar 19,54 persen.
“Artinya pengelolaan kami masih dalam progres dan masih dalam track rancangan yang sudah kami susun,” tambahnya.
Meski demikian, pihak Pansus Pilkada DPRD Jember mengingatkan bahwa keengganan KPU untuk disumpah ulang dapat menimbulkan kecurigaan publik.
“Kalau KPU tidak mau bersumpah, biar masyarakat saja yang bertanya-tanya ada apa dengan KPU,” pungkas Holil menutup keterangannya.
