JEMBER – Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia yang telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) dalam acara UHC Awards pada Kamis (8/4/2024).
Ma’ruf Amin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia,” ujar Ma’ruf Amin.
Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA).
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN.
“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelas Ghufron.
BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) per 1 Agustus 2024 untuk memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Ghufron juga menuturkan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, seperti Aplikasi Mobile JKN, yang memudahkan peserta dalam mengakses layanan administrasi dan fasilitas kesehatan.
Selain itu, Ghufron mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.
“Penting untuk deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya,” ujar Ghufron.
Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Jember, Yessy Novita, menyatakan bahwa UHC memastikan setiap penduduk memiliki akses layanan kesehatan tanpa khawatir tentang biaya yang tinggi dan tidak terduga.
“Kolaborasi dengan semua jajaran instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil, dan arahan dari Bupati Jember sangat besar sekali sehingga akhirnya bisa terwujud,” kata Yessy Novita.
Cakupan kepesertaan Program JKN ini terus bertambah mulai Mei 87,91%, kemudian Juni 95%, dan 1 Agustus 2024 menjadi 98,36%.
Dengan UHC di Kabupaten Jember untuk keaktifan peserta 55,96%, akan menjadikan kondisi UHC dengan masa tunggu atau Cut Off.
Yessy berharap, akan segera terwujud menjadi UHC Non Cut Off atau tidak ada masa tunggu dengan keaktifan peserta diatas 75%.
“Terima Kasih Pemerintah Kabupaten Jember yang sudah memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada masyarakatnya, dan merasakan manfaat dari Program JKN ini,” tutup Yessy.
Dengan capaian UHC yang semakin baik, diharapkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat terus meningkat. (adv)
